Oleh: Muhammad Hamdan (Alumni ISIF Cirebon)
ISIF Cirebon — Presiden Prabowo Subianto dalam pidato terbarunya di Cilacap, Rabu (29/04/2026), memberikan respons terhadap kritik yang mengarah ke pemerintahannya yang selalu marak dilontarkan. Kritik dengan kalimat Indonesia Gelap dan Kabur Aja sejak awal 2025 masih ramai hingga sekarang, mengingat kondisi negara yang dinilai semakin kacau.
Presiden Prabowo menyangkal semua tuduhan itu dengan lantang mengatakan, “Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap? Matanya buram Indonesia gelap. Indonesia terang,” kata Prabowo.
Selain kalimat Indonesia Gelap, sempat ramai juga tagar kabur aja dulu. Prabowo pun menjawabnya dengan enteng, “Ada yang mau kabur? Kabur aja. Kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya? Silakan. Mau kabur ke mana?” ujar Prabowo.
Prabowo bahkan menganggap seruan Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia selalu gaduh. Menurutnya, kalimat Indonesia gelap itu tidak tepat dengan kondisi yang sebenarnya. Ia mengklaim bahwa data menunjukkan Indonesia cerah. Presiden yang terkenal dengan jargon “sorry ye!” dan “omon-omon” itu dengan lantang mengatakan Indonesia cerah. Pada saat pidato di atas mimbar, Presiden Prabowo menyuruh masyarakat untuk membuka berita. “Hei orang-orang pintar, bukalah, bukalah berita, lihatlah,” kata Prabowo dalam lanjutan pidatonya.
Sementara itu, hingga saat ini nilai rupiah terus melemah sampai level terendah. KPK masih sibuk dengan kasus korupsi yang tak kunjung selesai. Ancaman bahkan penyerangan terhadap aktivis masih kerap terjadi. Tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lombok hanya digaji sekitar 200 ribu rupiah per bulan.
Aceh belum pulih hingga memperpanjang status darurat pemulihan. Masyarakat adat di Papua Selatan sedang berjuang melawan eksploitasi tanah leluhur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Masih banyak lagi masalah di Indonesia yang perlu diselesaikan, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
Ironi antara MBG dan Pendidikan
Sementara Presiden Prabowo dengan yakin membantah tuduhan Indonesia gelap, nyatanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus ia banggakan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Program MBG yang menurutnya akan membuat pelajar sehat dan cerdas faktanya tidak demikian. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 33.626 pelajar diduga mengalami keracunan MBG dari awal 2025 hingga April 2026. Prabowo tidak melihat itu; ia lebih percaya pada data yang ia terima. Bahkan, pada Rabu (29/04/2026), sebanyak 219 siswa dan guru di Klaten mengalami keracunan akibat MBG.
Kemudian, dari sisi kualitas pendidikan, laporan Average IQ by Country 2026 yang dirilis oleh International IQ Test mengungkapkan bahwa Indonesia berada di urutan 126 dari 137 negara. Dengan skor rata-rata 89,96, Indonesia masuk dalam 12 negara dengan IQ terendah. Di media sosial juga kerap beredar video yang menunjukkan pelajar SMA belum menguasai kemampuan dasar, seperti membaca dan berhitung.
Semua kejadian tersebut apakah benar-benar tidak diketahui Presiden Prabowo? Baginya, tuduhan Indonesia gelap bukan cermin untuk evaluasi, melainkan hanya bentuk ajakan pesimisme. Ia tidak melihat nasib guru yang menjadi penopang pendidikan negara ini yang masih jauh dari sejahtera. Di Jawa Barat saja, sebanyak 3.823 guru honorer mengalami penunggakan gaji oleh MENPAN-RB. Sementara itu, pihak pengelola MBG terus mendapatkan keuntungan dari anggaran yang bahkan memangkas sektor pendidikan.
Bagaimana bisa Prabowo percaya diri bahwa Indonesia gelap hanya omon-omon? Apakah ia tidak melihat sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tando di Desa Robo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di bawah pohon karena keterbatasan ruang kelas? Sementara itu, dapur-dapur MBG terus dibangun.
Apakah Prabowo lupa bahwa pada Februari 2026 lalu ada siswa di NTT yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis? Negara tidak boleh hanya hadir dalam narasi besar anggaran triliunan untuk program-program lain, namun absen ketika seorang anak diduga sampai mengakhiri nyawa karena tidak memiliki kebutuhan dasar pendidikan. Apakah Prabowo masih yakin menyangkal narasi Indonesia gelap, ataukah karena ia melihat Indonesia dari sudut pandang yang terbatas sehingga banyak hal tidak ia lihat?
Persilakan WNI Kabur dari Indonesia
Selain membantah tuduhan Indonesia gelap, Presiden Prabowo juga mempersilakan warga yang menyerukan tagar #kaburajadulu untuk benar-benar meninggalkan Indonesia. Baginya, seruan tersebut hanya membuat kegaduhan. “Iya, kabur aja, biar kita nggak gaduh,” kata Presiden Prabowo.
Bukankah dalam demokrasi dibutuhkan kontrol yang jujur? Kritik dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol demokrasi untuk menjaga agar kekuasaan tidak melampaui batas. Bagaimana negara mau berbenah jika kritik dianggap sebagai kegaduhan, bukan bahan evaluasi?
Seruan kabur aja dulu tentu memiliki sebab. Tidak mungkin masyarakat yang hidup di negeri yang subur dan kaya sumber daya merasa tidak betah tanpa alasan. Sebagai pemimpin negara, seharusnya mampu mendengarkan suara dari bawah yang benar-benar mengalami realitas, bukan hanya laporan dari bawahan yang cenderung menyenangkan atasan. Perbedaan pendapat dalam demokrasi diperlukan; tanpa itu, tidak akan ada keseimbangan.
Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Kritik justru menjadi unsur penting yang menjaga demokrasi tetap hidup. Pemerintah memerlukan pengawasan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi. Oposisi, pengamat, media, akademisi, dan masyarakat sipil hadir bukan untuk merusak negara, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap akuntabel.
Elit politik perlu memahami bahwa kritik tidak selalu berarti kebencian. Banyak kritik lahir dari kepedulian, pembacaan data, pengalaman lapangan, serta harapan agar kebijakan publik berjalan lebih baik. Menyederhanakan kritik sebagai serangan hanya menunjukkan ketidakmauan untuk mendengar dan berbenah.
Demokrasi menekankan prinsip checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi. Pada akhirnya, demokrasi dilandasi kedaulatan rakyat serta ditandai dengan kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik yang luas.